HUKUM PELAYANAN PUBLIK

CSO – Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bertemu dalam salah satu seri perkuliahan yang lain atau perkuliahan daring Pada kesempatan ini saya akan coba mengantar satu mata kuliah yaitu mata kuliah hukum pelayanan publik mata kuliah hukum pelayanan publik merupakan salah satu mata kuliah pilihan atau mata kuliah peminatan yang diajarkan di program strata-1 Fakultas

Hukum Universitas Tadulako matakuliah pilihan artinya mata kuliah hanya diprogram oleh mahasiswa yang mengambil atau mengikuti Hai minat-minat tertentu di poltas hukum disana ada hukum pidana adalah hukum perdata ada hukum internasional dan juga hukum tata negara dan hukum administrasi mereka yang kebetulan mengambil konsentrasi atau peminatan Hukum Administrasi Negara

Hai bisa mengambil mata kuliah hukum pelayanan publik sebagai salah satu mata kuliah pilihan jadi mata kuliah ini tidak ditawarkan untuk semua mahasiswa tapi hanya di usus kan bagi mereka yang kebetulan mengambil minat hukum administrasi atau biasa kita kenal sebagai Hukum Administrasi Negara Hai apa yang akan saya sampaikan pada

Kesempatan ini sekaligus Saya ingin tahu kan dengan mata kuliah yang diajarkan di program magister atau program S2 di sana ada mata kuliah hukum pelayanan pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik ini juga merupakan mata kuliah konsentrasi untuk mahasiswa program magister yang kebetulan mengambil minat atau konsentrasi hukum ketatanegaraan baik saudara-saudara saya akan coba

Mengantar kuda ini karena ini adalah kuliah yang perdana atau kuliah pertama kita maka saya ingin sampaikan bahwa hukum pelayanan publik ini atau kalau di program S2 kita berikan nomenklatur hukum pelayanan pemerintah sebetulnya merupakan turunan atau dari pasti dari hukum administrasi yang kita sudah pelajari di semester 3

Pada program S1 artinya apa yang akan disampaikan di mata kuliah hukum pelayanan publik ataupun di mata kuliah hukum pelayanan pemerintah ini itu harus kita kaitkan atau kita tahu kan dengan konsep-konsep yang telah atau pernah kita pelajari ketika memprogramkan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Hal ini terkait dengan tiga pendekatan

Dalam Hukum Administrasi seakan refresh kembali ingatan kita bahwa diawal-awal ketika kita belajar Hukum Administrasi maka kepada kita diperkenalkan tiga pendekatan dalam Hukum Administrasi Negara Hai pendekatan yang pertama adalah pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah artinya semua tindakan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah badan atau pejabat tata usaha negara harus bisa ditunjukkan dasar

Hukumnya dalam peraturan perundang-undangan artinya tidak ada tindakan tidak ada perbuatan yang tidak memiliki atau tidak punya dasar hukum nanti ada konsep diskresi ada kewenangan diskresi Onal itu adalah hal lain yang mungkin kita bisa bahas di bagian-bagian lain dalam perkuliahan kita tapi untuk kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa pendekatan pertama dalam Hukum

Administrasi adalah pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah yang bisa diberikan makna bahwa semua tindakan atau semua Khan yang dilakukan oleh aparatur badan atau pejabat tata usaha negara harus bisa ditunjukkan dasar hukumnya ini untuk melindungi atau memproteksi rakyat warga negara dari tindakan penyalahgunaan wewenang tindakan sewenang-wenang atau juga untuk memproteksi agar badan atau pejabat tata

Usaha negara tidak melampaui kewenangannya dalam bertindak nah kemudian pendekatan yang pertama ini dianggap atau dinilai belum cukup maka muncul pendekatan yang kedua atau generasi yang kedua dalam apa perkembangan hukum administrasi kita pendekatan yang kedua adalah pendekatan terhadap hak-hak dasar atau pendekatan terhadap hak asasi manusia ini artinya bahwa pendekatan yang

Pertama tadi dinilai belum cukup maka dia harus dilengkapi dengan pendekatan atas hak dasar Kenapa dinilai belum cukup karena bisa jadi pemerintah bertindak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu tapi tidak ada jaminan bahwa perundang-undangan yang dimaksud sudah cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warganegara jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat oleh karena itu

Diperkenalkan pendekatan yang kedua yang kita sebut dengan pendekatan hak-hak dasar artinya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemerintah bertindak harus Hai raturan perundang-undangan yang demokratis harus peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat dan harus peraturan perundang-undangan yang oleh apa menghormati hak-hak dasar warga negara kemudian dalam perkembangannya ternyata pendekatan terhadap kekuasaan

Pemerintah pendekatan terhadap hak-hak dasar juga dinilai belum cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap rakyat manakala ia berinteraksi dengan pemerintah atau Malang call aja melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah maka sekarang dalam perkembangan hukum administrasi yang makin modern diperkenalkan satu konsep baru sebetulnya tidak baru juga sebetulnya tapi ini yang konsep yang

Paling terakhir adalah pendekatan fungsionalisme atau pendekatan hai kenapa diperkenalkan pendekatan perilaku karena pada akhirnya yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah aparatur dari pemerintahan itu sendiri jadi tadi pendekatan pertama disebutkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian raturan perundang-undangannya dimaksud harus menghormati hak-hak dasar harus menghormati hak asasi manusia peraturan perundang-undangan tersebut harus harus

Dibuat secara demokratis harus dibuat secara partisipatif tapi itu juga belum cukup maka muncul pendekatan yang ketiga yang disebut dengan pendekatan perilaku atau pendekatan fungsionalisme nah pendekatan fungsional sini lebih menitikberatkan pada perilaku aparatur makanya dalam Hukum Administrasi selain dikenal norma yang juga dikenal norma perilaku dalam konsep Hukum Administrasi norma-norma

Perilaku itu sebenarnya sudah dituangkan di dalam pasal 34 undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik di pasal tersebut diatur sedemikian rupa tentang perilaku-perilaku yang harus dilaksanakan dipatuhi dan indahkan oleh para pelaksana pelayanan publik misalnya mereka harus hadir tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan mereka harus sopan ramah tidak mempersulit profesional memberikan kepastian waktu

Tidak melanggar prosedur semua itu menjadi perilaku-perilaku yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan publik ketika dia jalankan tugas-tugasnya sebagai pelayanan publik Nah kira-kira itu tadi tiga pendekatan dalam Hukum Administrasi yang sudah kita pelajari ketika kita memprogram mata kuliah hukum admnistrasi karena hukum pelayanan publik dan hukum layanan pemerintahan ini merupakan

Derivasi atau turunan dari hukum administrasi maka penting bagi kita untuk mengingat-ingat kembali tentang tiga pendekatan itu karena ini terkait dengan apa yang akan kita bicarakan sebagai basis filosofi dari layanan publik nah sebelum kita jauh tentang mata kuliah ini saudara-saudara harus bisa menjawab pertanyaan dasar terkait dengan hukum pelayanan publik ataupun

Hukum pelayanan pemerintah ini Hai pertanyaan dasar itu adalah Mengapa Huruf apa mengapa pelayanan publik itu harus diusahakan sedemikian rupa agar pelayanan publik itu berjalan baik berjalan maksimal dan bisa memberikan kepuasan bisa memberikan kebahagiaan bagi warga negara atau bagi penduduk sebagai bagian atau mereka yang menerima pelayanan itu

Hai Na terhadap pertanyaan itu bisa kita berikan satu dua tiga atau empat jawaban yang pertama adalah ini adalah bahwa pelayanan publik itu merupakan titik pertemuan antara hold negara yang diwakili pemerintah dalam hal ini aparatur pemerintahan bertemu dengan warga negara atau rakyatnya Oh maksudnya disini adalah Hai masyarakat akan menilai negaranya

Apakah negara ini cukup responsif serta memberikan pelayanan yang baik sudah memberikan pelayanan yang Prima itu akan dinilai oleh masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima sehari-hari ketika warga warga negara atau penduduk datang di loket-loket pelayanan publik misalnya mereka akan mengurus dokumen kependudukan misalnya mengurus kartu keluarga mengurus akta kelahiran mengurus kartu tanda penduduk

Ketika mereka mendatangi kantor-kantor yang memberikan layanan administrasi tersebut atau pelayanan dokumen kependudukan tersebut disitulah masyarakat akan menilai sejauhmana negara mereka telah memberikan pelayanan yang baik Kalau aparatur pelaksana pelayanan publik yang ada di loket-loket pelayanan publik yang Gem tadi memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif memberikan perlakuan yang ramah sopan tidak

Menunda-nunda tidak mempersulit profesional maka masyarakat akan menilai bahwa negara itu sudah cukup maksimal dalam dalam memberikan pelayanan terhadap mereka sebaliknya jika masyarakat warga negara atau penduduk datang ke loket-loket pelayanan publik dan di sana mereka mendapati pelayanan yang tidak patut pelayanan yang tidak ramah pelayanan yang tidak sopan pelayanan yang tidak tepat waktu

Pelayanan yang diskriminatif maka pada saat itu masyarakat akan menilai bahwa ternyata negara yang negara tidak memberikan pelayanan yang baik padahal sebagai warga negara mereka sudah melaksanakan Hai kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban untuk membayar pajak baik itu pajak daerah maupun pajak Jandi Roro oleh pemerintah pusat tapi toh ternyata pelayanan yang mereka terima tidak atau

Kurang baik nah padahal sebetulnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pelayanan publik itu disebut diselenggarakan Bagaimana hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana publik Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat sebetulnya sudah ada undang-undangnya tetapi seperti yang kita sebut di awal tadi bahwa disini juga diperlukan pendekatan terhadap perilaku artinya Karena bagaimanapun

Biar undang-undangnya sudah bagus sudah mengatur sedemikian rupa tetapi pada akhirnya ia melaksanakan aturan-aturan atau norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah aparatur Pemerintah Oleh karena itu pelayanan publik harus diperbaiki sedemikian rupa karena dari situlah Interaksi langsung antara negara dengan rakyat manakala pelayanan publik bagus yang diwakili oleh pelaksana

Pelayanan publik yang ada di loket-loket pelayanan mereka memberikan pelayanan yang maksimal pelayanan yang sesuai dengan apa etika pelayanan publik maka masyarakat akan menganggap bahwa negara sudah cukup profesional dan ini akan meningkatkan trust warga negara terhadap negaranya dan kalau trust meningkat kepercayaan publik meningkat terhadap negara maka partisipasi rakyat terhadap pemerintah proses penyelenggaraan

Pemerintahan dalam proses-proses pembangunan kemasyarakatan masyarakat juga akan Hai partisipatif dan juga masyarakat akan proaktif mensukseskan program-program yang ada kepercayaan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh negara masih terkait dengan pertanyaan mengapa pelayanan publik harus baik pelayanan publik harus maksimal itu tadi jawabannya and pertama Tempat bertemunya atau Interaksi langsung antara rakyat dengan negara

Antara warganegara dengan negaranya bahkan termasuk juga penduduk dengan negara maka jawaban yang kedua yang kita bisa berikan adalah bahwa pelayanan publik itu merupakan pelayanan yang bersifat monopolistis Apa yang dimaksud pelayanan yang bersifat monopolistis yaitu pelayanan yang harus yang hanya bisa disediakan oleh negara dan instansi tertentu lembaga-lembaga tertentu yang ada di dalam negara

Lengkap pelayanan yang tidak bisa dikompetisikan dan pelayanan yang tidak bisa diperoleh di tempat lain kecuali di lembaga atau di instansi yang memang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan tersebut supaya lebih mudah saya kasih contoh seperti ini kalau kita mau mengurus Surat Izin Mengemudi maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali

Datang ke kantor kepolisian khususnya di bagian satuan lalu-lintas karena negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada hanya memberikan pelayanan ini dilakukan oleh kepolisian khususnya satuan lalulintas tadi ketika kita membutuhkan Surat Izin Mengemudi maka tidak ada pilihan lain bagi warga negara yang membutuhkan dokumen tersebut untuk tidak datang ke di kantor kepolisian karena hanya

Disanalah Surat Izin Mengemudi itu bisa dikeluarkan kita tidak bisa ke Dinas Perhubungan tidak bisa ke Dinas Pariwisata tidak bisa ke dinas pertambangan seburuk-buruk apapun pelayanan yang disediakan di tempat yang tadi kita tidak ada pilihan lain kecuali harus melakukan pelayanan di tempat itu begitu juga kalau kita ingin mengurus tentang iseng-iseng yang berkaitan

Dengan perkembangan izin izin lingkungan hidup maka tidak ada tempat lain kecuali kita harus datang ke dinas pertambangan misalnya ke dinas lingkungan hidup karena memang hanya instansi itu yang diberikan oleh wewenang oleh pemerintah untuk memberikan layanan terkait dengan izin-izin yang kita sebutkan tadi Nah artinya disini pelayanannya menjadi monopolistis tidak bisa di

Di bersihkan dan lazimnya pelayanan-pelayanan yang bersifat monopolistis itu namanya saja monopolistis artinya kadang-kadang Ia melakukan apa yang menyelenggarakan pelayanan itu karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali datang di situ maka biasanya muncul sikap-sikap arogansi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di instansi tempat pelayanan publik itu diselenggarakan Kenapa muncul

Arogansi karena ya Anda mau kemana tetap saja anda kalau membutuhkan dokumen ini anda harus datang di kantor ini dan kalau datang di kantor ini harus bertemu dan berhadapan dengan saya selaku pelaksana pelayanan yang ada di sini jadi apa relasi antara pelayan yang dilayani itu menjadi tidak menjadi tidak

Apa menjadi tidak seimbang karena yang satu sangat membutuhkan layanan itu dan yang pihak yang kau pemberi layanan itu bisa memonopoli pelayanan itu oleh karena itu ini harus di atur harus ada intervensi peraturan perundang-undangan di sini Oleh karena itu lahirlah pasal 34 undang-undang pelayanan publik yang mengatur bukan hanya norma pemerintahannya tetapi sudah

Mengatur norma perilaku pelaksana aparatur pelayanan publik ketika Anda duduk di loket-loket pelayanan publik Ketika anda menjadi pelaksana pelayanan publik maka perilaku Anda itu harus menyesuaikan dengan apa yang diatur didalam pasal 34 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 artinya kalau Anda seorang yang tidak ramah Anda seorang yang mungkin senam remehkan orang lain yaitu

Sikap pribadi anda tetapi begitu Anda melaksanakan Apa Anda Duduk ditempat Tugas anda di loket-loket pelayanan itu anda bertugas disitu maka sikap yang ramah tadi sikap yang diskriminatif tadi itu Anda harus tinggalkan dan menyesuaikan diri dengan perilaku yang diatur oleh peraturan perundang-undangan karena apa tadi untuk menghindari agar rakyat tidak dalam posisi apa posisi

Yang tidak sejajar dengan para pelaksana pelayanan publik nah itu yang terkait dengan pelayanan yang sifatnya monopolistis beda kalau pelayanan yang dilakukan oleh swasta yang sifatnya bisa dikompetisikan artinya misalnya kalau saya punya uang dalam jumlah besar Saya ingin membawa ke menyimpannya di bank amalnya tetapi Ketika saya masuk ke bank

Tersebut ternyata Bang itu kurang memberikan pelayanan yang baik maka saya bisa pindah ke bank b Hai kemudian ibank.bni juga ternyata pelayanan yang saya harapkan itu tidak terpenuhi artinya ekspektasi saya terhadap pelayanan itu tidak terpenuhi maka saya pindah ke banci-banci juga tidak memberikan pelayanannya maksimal saya bisa pindah ke bank yang lain Nah

Itu Kalau pelayanan yang sifatnya bukan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Artinya kita ada pilihan dan ketika kita ada pilihan maka biasanya penyelenggara pelayanan itu akan menawarkan pelayanan yang mereka akan berlomba untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap pelanggan pelayanan sebaik-baiknya terhadap konsumen beda di pelayanan publik yang monopolistis masyarakat tidak punya

Pilihan lain sehingga karena masyarakat tidak punya pilihan lain karena keadaan di tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang monopolistis itu dan terjadi penyalahgunaan wewenang biasa terjadi tindakan yang sewenang-wenang dan mungkin juga ada tindakan-tindakan yang sudah melampaui wewenang termasuk di sini mungkin ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika administrasi publik yang harusnya

Dijalankan oleh mereka yang ada di loket-loket pelayanan publik nah kemudian jawaban yang ketiga terhadap Pertanyaan kenapa pelayanan publik itu harus diperbaiki dan diupayakan secara terus-menerus untuk makin baik dari hari ke hari karena pelayanan publik dalam pelayanan publik ini rakyat merupakan pemegang saham artinya semua proses penyelenggaraan pemerintahan apa proses-proses pembangunan yang

Diselenggarakan oleh pemerintah itu sebetulnya pemegang sahamnya di situ adalah rakyat karena dari rakyatlah dari pajak yang oleh rakyat setelah atau bahkan dari utang-utang yang diperoleh oleh pemerintah Dan suatu saat akan dibayar kembali oleh rasjad kegiatan-kegiatan atau program-program yang dijalankan oleh negara ini dibiayai terjadi yang membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan ini tidak lain adalah

Rakyat baik semboyan yang diberikan oleh rakyat melalui pajak yang mereka bayar termasuk juga kalaupun itu biaya yang dikeluarkan oleh negara merupakan utang yang harus dibayar toh pada akhirnya yang akan membayar hutang itu nanti adalah rakyat itu sendiri nah kalau semua proses penyelenggaraan pemerintahan ini dibiayai oleh rakyat maka sudah sewajarnya sudah sepatutnya

Dan bahkan menjadi keharusan bahwa mereka yang bekerja melakukan diberikan kewenangan untuk melakukan melaksanakan pelayanan publik itu mereka dibawa oleh rakyat maka ketika Ra datang untuk meminta pelayanan maka rakyat tadi Sebagai pemegang saham Fren publik harusnya mendapat pelayanan yang sangat baik enggak pendapat pelayanannya sangat maksimal sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik itu kemudian

Jawaban yang keempat yang bisa kita berikan terhadap pertanyaan yang sama adalah terkait juga dengan Hai penilaian masyarakat terhadap pemerintah jadi Tingkat keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan rakyat dalam menerima pelayanan publik makanya biasa kita temukan ada survei-survei tentang indeks kepuasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah nah disitu

Oh ini diukur sejauh mana satu lembaga pemerintah itu sudah memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap rakyatnya yang maksimal terhadap warganegaranya halnya di lembaga-lembaga tertentu secara mandiri atau mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintahan Bisa kita ukur indeks kepuasan terhadap lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kita Hai Spa ini bisa menjadi bahan koreksi

Secara internal agar setiap lembaga pemerintahan itu dari waktu ke waktu secara sadar memperbaiki pelayanan publik yang mereka selenggarakan Nah itu terus mungkin yang bisa kita kuliahkan pada kesempatan ini saya ingin ngapa merangkum kembali Sebelum saya akhiri pertama bahwa hukum pelayanan publik dan hukum pelayanan pemerintah ini di merupakan derivasi dari hukum

Administrasi sedih dia dikembangkan pengembangan lebih lanjut dari hukum administrasi khususnya MP3 pendekatan dalam Hukum Administrasi satu pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan dua pendekatan terhadap hak-hak dasar dan kemudian yang ketiga adalah pendekatan fungsionalisme pendekatan fungsional sinilah yang terkait langsung dengan pelayanan publik karena pendekatan fungsional sini menitikberatkan pada perilaku aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik

Maka dari situ kita harus menjawab satu pertanyaan dasar pertanyaan filosofis Mengapa pelayanan publik itu harus baik Mengapa pelayanan publik itu harus di atur sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat nah jawaban atas pertanyaan itu setidaknya ada empat tapi jawaban ini tidak final bisa dikembangkan lagi pertama pelayanan publik merupakan titik Pertemuan antara

Negara dengan warga negaranya hal pelayanan publiknya bagus maka warga negara akan memberikan trust terhadap negara dan kalau teras itu baik terhadap negara terhadap pemerintah maka warga negara akan semakin giat berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintahnya Yang kedua bahwa pelayanan publik itu harus baik karena layanan ini bersifat monopolistis

Artinya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang diberikan kewenangan tertentu oleh Peraturan perundang-undangan kalau misalnya Surat Izin Mengemudi tidak ada tempat lain kecuali di kantor polisi kalau misalnya izin-izin yang berkait dengan praktik kedokteran biasanya diperoleh di instansi-instansi yang terkait dengan kesehatan itu tidak bisa diperoleh di tempat lain maka dia menjadi sangat

Monopolistis yang ketiga bahwa klaim publik harus baik karena pemegang saham dalam anggaran pemerintahan ini yang membiayai semua kegiatan kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah sebetulnya bersumber dari rakyat baik dari pajak yang mereka bayar atau apa hal-hal lain yang mereka harus sesuaikan kepada pemerintah termasuk hutang yang digunakan negara untuk membiayai

Penyelenggaraan pemerintahan ini toh pada akhirnya akan dibayar oleh rakyat itu sendiri maka sudah seharusnya dan pada tempatnya bahwa ketika rakyat membutuhkan pelayanan maka pemerintah harus memberikan dan menyediakan pelayanan yang baik pula terhadap warga negaranya dan yang ketiga adalah bahwa indikator keberhasilan pemerintah indikator keberhasilan negara salah satunya diukur dari tingkat kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima sebagai warga negara bahkan di dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 dan pelayanan publik bukan hanya warga negara tetapi penduduk yang ada di Republik Indonesia juga harus mendapatkan pelayanan publik yang baik pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan asas-asas korporasi yang baik demikian

Yang bisa saya sampaikan setelah anda mengikuti perkuliahan ini setidaknya saudara-saudara mahasiswa yang sudah memprogramkan mata kuliah ini dan mengikuti perkuliahan perdana ini anda bisa memahami tentang Mengapa pelayanan publik harus diusahakan sedemikian rupa untuk diberikan terus-menerus secara lebih baik kepada masyarakat jadi itu tujuan perkuliahan kita untuk tema yang

Pertama ini game yang pertama ini topiknya adalah filosofi pelayanan Hai saya kira itu yang bisa saya sampaikan salah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang karena ini adalah matakuliah pilihan maka mungkin diantara saudara-saudara ini ada yang sudah menyusun tesis ada yang menyusun skripsi dari matakuliah pilihan inilah Anda bisa melakukan pendalaman sekiranya tesis atau skripsi

Yang anda sedang sesuai itu terkait langsung dengan pelayanan publik atau bisa Jadi kalau anda belum menyusun baik tesis maupun skripsi dari matakuliah pilihan inilah 6 mungkin bisa terinspirasi untuk mengangkat suatu permasalahan hukum kaitanya dengan pelayanan publik itu bisa nanti anda kaji untuk menjadi satu karya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum maupun memperoleh gelar magister hukum Saya kira itu yang bisa saya sampaikan silahkan anda terus mengupdate diri membaca buku dan mungkin juga mendapat mengakses sumber-sumber belajar dari berbagai apa dari sumber dengan keterbukaan sekarang ini apa akses informasi yang ada sekarang ini anda bisa belajar dari dosen-dosen yang lain

Dari perguruan tinggi yang lain untuk memberikan wawasan yang lebih luas terhadap Superstar jadi jangan hanya mendengar apa yang saya sampaikan ini bacalah buku-buku literatur baca undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan akses apa tema-tema yang sama yang disampaikan oleh dosen yang lain baik dosen yang ada

Di Universal laku diprotes suku bahkan juga dosen-dosen yang ada di berbagai perguruan tinggi yang mungkin juga membahas tema yang sama karena hanya dengan cara itulah kita bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita di bidang ilmu hukum ini yang terus berkembang dari waktu ke waktu seiring wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

#PELAYANANPUBLIK #HUKUM
Sobat Rahmat Bakri Official, Info tentang #HUKUM #PELAYANAN #PUBLIK ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:33:07 detik.


Sekedar mengingatkan bahwa, cso.biz.id siap membantu dan melayani berbagai masalah dan berusaha memberikan solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Rahmat Bakri Official memiliki MASALAH apapun itu, kamu bisa silahkan dikonsultasikan di website www.cso.biz.id ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah HUKUM PELAYANAN PUBLIK ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang HUKUM PELAYANAN PUBLIK yang telah dilihat oleh 1172 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Rahmat Bakri Official 1987 | #HUKUM #PELAYANAN #PUBLIK

0 Reviews

One thought on “HUKUM PELAYANAN PUBLIK”

Tinggalkan Pendapat atau Komentar

Produk dan Layanan

ADITIA NUGRAHA AGEN BISNIS AKTIVITAS AGEN ASURANSI AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA AKTIVITAS ARSITEKTUR AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA AKTIVITAS DEBT COLLECTION AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA AKTIVITAS DESAIN INTERIOR AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR AKTIVITAS FOTOGRAFI AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI AKTIVITAS JASA INFORMASI AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA AKTIVITAS KEHUMASAN AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM Aktivitas konsultan kekayaan intelektual AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL) Aktivitas Penerbitan lainnya AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) AKTIVITAS PENGEPAKAN Aktivitas Pengolahan Data AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI AKTIVITAS PENYELIDIKAN AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL ASURANSI JIWA KONVENSIONAL ASURANSI UMUM KONVENSIONAL DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL DIAN RISQI GADIS DESA INDONESIA JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT JASA INFORMASI PARIWISATA JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI JASA KONTEN SMS PREMIUM JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT) JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) JASA PRAMUWISATA JASA RESERVASI LAINNYA YBDI Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL Manajer Investasi PEDAGANG BERJANGKA PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI PENELITIAN PASAR PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS PERANTARA MONETER LAINNYA PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar PERGADAIAN KONVENSIONAL PERIKLANAN Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial RDP GROUP REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

Holding company

Kontakscreen tag