[LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: “Mal Pelayanan Publik”

CSO – [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] Selamat pagi Selamat pagi bapak dan ibu sekalian

Salam sehat dimanapun berada Apa kabarnya Bapak Ibu Semoga hari ini ada semangat yang luar biasa karena hari ini kita kembali lagi dengan bisa tanya kebijakan Pan RB special sekali karena topik kita hari ini merupakan topik yang sangat dekat dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat sebelumnya perkenalkan saya Anggun Indriani Pardede analis

Kebijakan ahli pertama dari Deputi bidang pelayanan publik yang akan membantu jalannya diskusi kita hari ini hari ini kita akan membahas banyak hal seputar Mall pelayanan publik atau Biasa disingkat dengan npp yang merupakan sebuah wadah terintegrasi dari pelayanan publik yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempermudah proses pelayanan publik dengan konsep

Menyatukan pelayanan di satu tempat Mungkin beberapa dari bapak ibu di sini sudah ada yang tahu ya Apa itu MPP mungkin ada juga yang pernah dengar namun belum tahu sebenarnya MPP itu produk Seperti apa gitu atau mungkin juga ada yang belum pernah dengar sama sekali baik Bapak Ibu sekalian mau pelayanan

Publik ini merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju birokrasi yang lebih modern melihat kondisi klien publik yang masih banyak kendala ya kita tahu baik kendala waktu yang lama proses bisnis yang berbelit-belit dan juga kurangnya transparansi selalu jadi masalah Ketika kita bicara mengenai pelayanan publik nah saat ini pemerintahan hadir dengan

Konsep pelayanan publik yang tentunya sudah bereformasi dan Insyaallah akan lebih baik npp ini sebuah wadah pelayanan publik yang mengintegrasikan beberapa pelayanan dalam satu atap untuk meningkatkan kecepatan kemudahan jangkauan kenyamanan keamanan pelayanan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha pada suatu wilayah Jadi sederhananya Bapak Ibu npp ini di

Dalam npp ini kita bisa mengurus beberapa hal dalam satu tempat dengan proses yang lebih cepat mudah dan tentunya transparan sebagai informasi saja Bapak Ibu saat ini sudah terdapat 103 npp yang tersebar di seluruh Indonesia yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan

Pelayanan kepada publik baik lebih lanjut disini telah hadir bersama kita narasumber yang dengan semangat integrasinya dan pelayanannya telah turut memberikan kontribusi dalam mengawal pembentukan mol pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia dan tentunya beliau nanti akan sharing berbagai hal seputar mobile publik dan kebermanfaatannya namun bagi bapak ibu kami Ingatkan selama proses pematangan

Nantinya Jika Bapak Ibu memiliki tanggapan saran ataupun masukan silahkan bisa langsung mengajukan tanggapannya melalui chatbox ataupun komen YouTube di bawah ini baik langsung saja di sini sudah ada Mbak Retno Dwi cahyaningsih analis kebijakan dari Deputi bidang pelayanan publik Kemenpan RB Selamat pagi Mbak Retno apa kabar selamat pagi Anggun kabar baik

Kedepan waktu dan layar kami diserahkan kepada Mbak Retno silahkan Mbak Retno iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sehat juga bapak ibu saya screen paparannya apa sudah muncul oke Sudah ya sudah sudah Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya Retno Dwi cahyaningsih analisis

Kebijakan pada dput di bidang pelayanan publik Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi senang sekali pada sesi pagi ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan mall pelayanan publik namun sebelum memulai penulisan sampaikan bahwa materi terkait npp ini sebenarnya cukup luas juga ada tentang digitalisasi MPP yang mana Ini sudah

Dibahas lebih dalam secara lebih mendalam pada susu sebelumnya atau pada forum wisatanya di minggu lalu tidak salah ya Jadi pada sesi ini yang akan saya sampaikan adalah materi terkait dengan kebijakan molekul pelayanan publik yaitu dari Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan juga juknis npp yaitu dari

Permenpan RB nomor 92 tahun 202 untuk mengawali materi ini bapak ibu Saya ingin kita melihat ada perbandingan dari dua kondisi berikut ini bahwa kondisi pelayanan publik kita saat ini kira-kira ya bisa dikatakan masih lebih cenderung seperti yang di sebelah kiri jadi masih banyak sekali ditemukan keluhan dari masyarakat baik terkait

Biaya prosedur dan persyaratan yang tidak transparan berbelit-belit atau bahkan juga pungli kemudian belum lagi lokasi kantor layanan yang jauh atau sulit dijangkau dan juga belum terintegrasi mungkin bagi yang di perkotaan ini untuk lokasi tidak terlalu menjadi masalah tapi banyak daerah terutama yang perkotaan atau di pelosok terkait dengan lokasi kantor layanan

Akses yang jauh dan sulit ini sangat berdampak bagi mereka kemudian juga ruang layanan yang tidak nyaman ruang tunggu yang panas mungkin ataupun toilet pengguna layanan yang kotor belum lagi yang antriannya tidak beraturan kemudian petugas layanan yang tidak ramah nah beberapa Potret ya pelayanan publik yang masih sering kali kita temukan lalu kemudian

Apa sebenarnya yang diharapkan masyarakat diharapkan kita semua juga terhadap pelayanan publik tentu kita semua setuju bahwa kita mengharapkan pelayanan yang cepat mudah terjangkau nyaman dan aman ini sebenarnya ini kedengarannya cukup sederhana tetapi pada praktiknya ternyata cukup sulit juga Nah selanjutnya kita melihat Indonesia dalam indeks Internasional ada indeks

Kemudahan Berusaha atau iodb dan juga indeks kompleksitas berusaha walaupun ini memang datanya hanya sampai 2020 saja tapi kita bisa melihat dari dua Indeks ini trennya sama-sama menunjukkan progresif ya atau peningkatan ke arah yang positif di mulai bisa kita lihat ya Ini ada peningkatan naik 41 peringkat dari 2015 hingga 2020

Dan lebih menarik lagi pada indeks kompleksitas berusaha ada atau gbci bisa kita lihat Indonesia yang awalnya tahun 2020 sebagai negara yang dianggap paling rumit untuk memulai usaha bahkan merupakan peringkat pertama atau sebagai peringkat pertama dari 77 negara ini kemudian berhasil menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu sehingga menjadi peringkat 11 pada Tahun 2022

Walaupun bisa kita lihat 2018 memang peningkatannya cukup lama begitu juga pada gbci tetapi pada setiap peningkatan ini tentu dibutuhkan upaya-upaya yang besar dan bahkan terobosan untuk mencapai untuk mencapai peningkatan ini kemudahan berusaha ini harus dapat dikejar dengan cara menyederhanakan Proses bisnis serta pelaksanaannya yang bersih dan transparan dengan hadirnya

Npp diharapkan dapat mendorong berbagai investor untuk dapat dengan mudah dan cepat melakukan perizinan untuk itu bapak presiden wakil bapak wakil presiden bapak wakil presiden pada tahun lalu telah memberikan arahan agar dilakukan percepatan pembentukan mol pelayanan publik di mana pada tahun 2024 ditargetkan 100% penyelenggaraan MPP di seluruh Indonesia

Kemudian juga bapak Menpan RB juga menegaskan bahwa npp sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi yang berdampak sehingga menjadi fokus menteri di sini juga Menpan RB menyampaikan bahwa [Musik] bangunan itu menjadi yang nomor dua jadi tidak harus dalam pembentukan npp tidak harus bangun gedung baru tetapi yang penting adalah sistem dan fungsinya

Bapak Ibu sekalian selanjutnya Apa yang dimaksud dengan mau kalian publik jadi berdasarkan Perpres 89 tahun 2021 npp adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan secara terpadu oleh penyelenggara pelayanan dalam suatu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan kemudahan jangkauan kenyamanan dan keamanan pelayanan nah yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan di sini pelayanan publik tidak hanya

Pemda saja tapi juga dari Kementerian lembaga kemudian pemerintah provinsi kabupaten kota BUMN BUMD serta swasta pun juga dapat bergabung di dalam MPP adapun tujuan pembentukan MPP adalah untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan kemudian jangkauan kenyamanan keamanan pelayanan dan yang kedua meningkatkan daya saing dan memberikan kebudayaan lahirnya npp ini sebenarnya terinspirasi

Dari public service hold di Georgia yang merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di negara tersebut pada awal pelaksanaannya awal pelaksanaan kebijakan MPP ini terbentuk 4 mtp pertama dan juga yang menjadi percontohan yaitu npp DKI Jakarta npp Batam Surabaya dan juga NPWP Banyuwangi pada dasarnya dalam pembentukan npp diterapkan beberapa prinsip atau

Karakteristik mbp yaitu konsep fisis kolaboratif terintegrasi efisien transparan mudah diakses dan juga prinsip kenyamanan sesuai dengan arahan wapress yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu maka peta Jalan penyelenggaraan MPP dapat kita lihat sebagai berikut di tahun 2024 ditargetkan memang terbentuknya seluruh NPWP pada seluruh daerah Kemudian juga

Integrasi sistem dan data antar MPP dan pada tahun ini di 2023 kita berfokus pada terbangunnya MPP di seluruh ibukota provinsi ataupun juga kabupaten kota yang telah siap menyelenggarakan npp kondisi penyelenggaraan NTT pada saat ini bahwa hingga saat ini sudah terbentuk 103 MPP atau sekitar 20% dari total

Kabupaten kota yang ada dan bisa kita lihat peta sebarannya masih terdapat beberapa provinsi yang memang belum sama sekali terdapat MPP dari seluruh kabupaten kotanya seperti di Bengkulu walaupun ini memang juga saat ini sudah ada beberapa kabupaten kotanya yang dalam proses pembentukan kemudian juga Bangka Belitung Kalimantan Tengah Sulbar

NTB lalu kemudian di daerah Maluku dan papua ini yang belum ada yang baterainya Nah berikut Bapak Ibu sekalian ada daftar dari 103 npp yang sudah terbentuk dan sudah beroperasional hingga saat ini jadi Sudah ada 13 MPP dan memang yang paling banyak yang paling luas sebarannya ada

Di pulau Jawa sekitar 58 npp itu ada di pulau Jawa berikut akan saya jelaskan tahapan pembentukan npp berdasarkan juknis npp atau Permentan 92 tahun 2021 bahwa memang Bapak Ibu sekalian untuk proses pembentukannya atau tahapan dimulai dari pengusulan pembentukan npp yang disampaikan oleh pemerintah yang tidak hanya dalam bentuk surat tetapi

Juga dengan melampirkan kajian urgensi pembentukan mtp terkait kerja ini nantikan saya Jelaskan lebih lanjut Nah setelah pengusulan disampaikan kepada Menpan RB lalu kemudian Kementerian pnrb nanti akan melakukan verifikasi melalui menyampaikan surat persetujuan usulan Nah itu adalah pengusulan kemudian masuk kepada tahap koordinasi dan pembangunan koordinasi dan pembangunan ini pemerintah daerah kabupaten kota

Berkoordinasi dengan Kementerian lembaga dan terkait yang akan bergabung di NTT kemudian sambil juga melakukan kegiatan pembangunan NPWP uji coba layanan NTT dan terakhir adalah resmi BP jadi ini berdasarkan juknis yang masih kita rasakan apa saja rincian kajian pembangunan UTP yang perlu dimuat kurang lebih ada 3 poin pertama terkait dengan

Profil daerah dan analisis potensi daerah Kami perlu mengetahui seperti apa profil daerah yang akan mendirikan NTP meliputi data terkait jumlah penduduk kondisi geografisnya komoditi unggulan total pendapatan daerah setidaknya dalam 3 tahun terakhir kemudian juga kegiatan masyarakat dan dunia usaha yang memerlukan pelayanan perizinan dan non perizinan serta capaian investasinya

Seperti apa Kemudian yang kedua analisis ekp jadi fkp atau forum konsultasi publik ini diperlukan untuk menggali informasi atau masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan rencana pembentukan npp khususnya terkait dengan masukan terhadap layanan yang masyarakat setempat butuhkan untuk menyelenggarakan npp Nah jadi di dalam kajian nanti bisa disampaikan terkait dengan berita acara

Hasil kesepakatan dokumentasi kegiatan misalnya dalam bentuk undangan terhadap dan sebagainya lalu yang ketiga terkait dengan rencana strategis nah ini juga merupakan bagian penting yang perlu ini lihat dan telaah dari kajian yang disampaikan mulai dari rencana desain pembangunan NTP Seperti apa kesiapan untuk membangun infrastrukturnya berupa analisis ketersediaan sarana prasarana kemudian juga daftar jumlah

Layanan dari instansi yang bergabung jadi instansi yang akan bergabung apa saja opd-nya Kemudian klnya tentu saja harus ada instansi Pusat juga ya layanan dari instansi pusat bergabung atau bahkan juga swasta kalau ada nah kemudian Lini masa pembangunan npp artinya untuk timeline perkiraan dari mulai perencanaan sampai dengan waktu

Peresmian npp Seperti apa dan yang terakhir adalah rencana pengembangan MPP setelah peresmian nah ini juga kami perlukan untuk melihat komitmen Bapak Ibu di daerah dalam menyelenggarakan NTT agar diharapkan tidak berhenti sampai dengan peresmian NTT saja tetapi setelah peresmian juga tetap banyak hal yang perlu ditindaklanjuti selanjutnya Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam tahap

Koordinasi dan pembangunan npp pada beberapa tahapan lagi yang bisa kita perhatikan ya yaitu tahap persiapan ini mencakup penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada npp nah ini memang harus dilakukan antara daerah dengan setiap pihak instansi yang akan bergabung di dalam npp lalu kemudian penyiapan teknis Nah untuk penyiapan teknik sendiri

Terbagi menjadi tiga poin lagi ada penyusunan Proses bisnis pelayanan npp penyiapan sistem informasi pada MPP yang terintegrasi kemudian juga penyusunan tata laksana pelayanan npp di tahapan proses bisnis penyelenggaraan layanan di npp ini secara umum disusun dan ditetapkan melalui suatu Peraturan Kepala Daerah yang mencakup jam layanan di npp penanganan pengaduan di npp Dan

Juga bagaimana alur pelayanan untuk memperoleh pelayanan di npp secara umum jenis layanan dan juga mekanisme pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yaitu yang perlu diatur kemudian ketentuan lebih lanjut seperti persyaratan dan tarif hingga jangka waktu spesifik ini dari setiap jenis layanan berdasarkan standar pelayanan yang disusun oleh masing-masing instansi penyedia layanannya atau unit layanan

Yang bergabung di dalam SMP Oleh karena itu instansi atau unit layanan baik daerah maupun Pusat atau ya Bum 6d ini yang bergabung di NTT wajib untuk menyampaikan info standar pelayanannya kepada pengelola npp dalam hal ini adalah dpmptsp nah kemudian ada tahap penyiapan sarpas di kenyataan sarprise ini tidak hanya

Gedung MPP atau sarpas perkantoran secara umum tetapi juga untuk sarprise kelompok rentan nah ini juga menjadi konsen kami yang harus diperhatikan dalam pembentukan npp kemudian juga service untuk keadaan darurat dan terakhir setelah punya tahap-tahap koordinasi dan pembangunan ini selesai dilakukan maka daerah dapat melakukan uji coba uji coba operasional pelayanan atau biasa juga

Yang menyebutkan seperti itu dan di dalam uji coba ini akan dilakukan juga verifikasi langsung oleh Kemenpan RB untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pelayanan di MPP tersebut serta memberikan masukan untuk kemudian terakhir dilakukan peresmian melalui pelayanan publik Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan tahapan pembentukan MPP ini

Dikoordinasikan oleh dpmptsp selaku penyelenggara mulut pelayanan publik Jadi ada pilihan ptsp sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan sehingga menjadi reading sektor penyelenggaraan npp Adapun tugas-tugas dari penyelenggara MPP berdasarkan juknis NTT yaitu menyediakan sarana tempat dan atau ruang pelayanan penataan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP pengordinasian ketersediaan SP menjamin kualitas

Pelayanan dalam MPP Sesuai dengan standar pelayanan makanya harus rutin juga tetap rutin dilakukan Monas lalu kemudian penyediaan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi penyediaan tata tertib hingga Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan npp berikut berbagai Kementerian lembaga BUMN BUMD bahkan juga swasta yang telah terakfiliasi di dalam MPP jadi instansi-instansi ini yang selama ini

Kami lihat memang paling banyak bergabung di dalam NTT mungkin ada juga di luar ini di luar yang tercantum di dalam tabel ini ya Bapak Ibu nah bahkan untuk swasta pun juga di beberapa npp sudah ada yang bergabung dari gojek grab Tokopedia Notaris dan juga ikatan arsitek dalam rangka meningkatkan komitmen

Pimpinan Kementerian lembaga untuk memberikan pelayanannya di npp yang diselenggarakan oleh kabupaten kota maka pada 28 Juni 2022 yang lalu ini telah dilakukan penandatanganan letak kesepahaman oleh 17 Kementerian lembaga 17 pimpinan Kementerian lembaga maupun juga BUMN melalui nota kresepahaman yang telah disepakati disepakati ini diharapkan tindak lanjut dari setiap instansi yaitu menempatkan kelainan

Publiknya pada npp berupa layanan yang termasuk dalam jenis layanan utama dengan menyediakan sarprise pendukung dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik SDM dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik maupun juga anggaran atau pembiayaan pelaksanaan pembiayaan publik serta pertukaran data informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di NPWP jadi para pihak yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan ini akan

Melaksanakan pemberian pelayanan publik di NTP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara MPP dalam hal ini yaitu dpmptsp nah lebih lanjut dari ruang lingkup data kesepahaman ini yang nantinya akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama Atau bentuk-bentuk lainnya ya perjanjian antara daerah dengan instansi yang akan bergabung di NTT

Jenis layanan yang diberikan di npp pada dasarnya merupakan pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat kemudian pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat karena itu di awal tadi disarankan untuk melakukan fkp kemudian yang ketiga pelayanan yang mendukung program strategis nasional misalnya yang untuk daerah kawasan eksklusif kemudian ekonomi khusus kawasan industri

Pelabuhan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas ataupun kawasan perbatasan nah ini nantinya dari sini akan tentu mengarah pada beberapa pelayanan yang memang khusus terkait dengan potensi-potensi di daerah masing-masing nah Adapun pelayanan-pelayanan ini nantinya dapat dilakukan dalam 4 bentuk secara umum di npp jadi berdasarkan Perpres ada empat bentuk pelayanan yang

Bisa dilakukan di NTT pelayanan langsung yaitu pelayanan yang diberikan secara interaktif dengan tatap muka contohnya pelayanan Haji atau umroh oleh gerai Kantor Wilayah agama kemudian pelayanan secara elektronik adalah kelainan yang diberikan secara interaktif dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi contohnya adalah pelayanan OSS oleh gerai dpmptsp kemudian yang ketiga pelayanan secara mandiri atau pelayanan

Yang dapat diakses secara mandiri oleh pengguna layanan dengan menggunakan perangkat yang tersedia contohnya pelayanan bergerak Nah ini mungkin khususnya bagi daerah yang geografisnya cukup luas ya bisa menggunakan alternatif ini jadi pelayanan bergerak ini merupakan planet yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan model transportasi contohnya adalah penyediaan mobil

Keliling MPP mol pelayanan publik merupakan wujud akselerasi inovasi penyelenggaraan pelayanan publik dimana perpaduan antara pemanfaatan teknologi informasi pemanfaatan data bersama serta kolabel kolaborasi antar instansi menjadi Prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini berikut beberapa fitur umum yang perlu disediakan di dalam melengkapi nantinya sistem elektronik

Yang ada di npp yaitu fitur informasi umum yang mencakup minimal 6 service delivery dari seluruh pelayanan yang diberikan di NTT kemudian fitur pendaftaran atau antrian nah dua fitur ini yang biasanya kami wajibkan sebelum peresmian NTT itu harus ada termasuk dengan SKM juga jadi 3 nah bahwa untuk antrian Ini harus dilakukan

Secara terintegrasi di npp dimana semua loket-loket layanan yang ada terintegrasi dalam satu sistem antrian yang sama kemudian fitur-fitur lainnya yang bisa dikembangkan juga secara bertahap yaitu fitur pemrosesan atau tracking document proses layanan Sudah sampai mana proses atau tahapan pelayanannya bisa dipantau oleh masyarakat kemudian fitur konsultasi dan pengaduan masyarakat dan juga fitur

Pelaporan kinerja nah selain fitur ini juga dapat ditambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan npp Adapun bagi pengelola geralai layanan khususnya biasanya ya instansi vertikal Ya ini yang sudah punya sistem elektronik sendiri setidaknya dapat terhubung dengan portal utama dalam hal fitur umum dan fitur pendaftaran Bapak Ibu sekalian selain sistem

Elektronik maupun juga sarprise umum pelayanan yang perlu dipersiapkan di NTP sarpras khusus kelompok rentan juga menjadi syarat wajib untuk dipenuhi apa saja sarpras kelompok rentan ini dapat dilihat pada surat edaran Menpan RB Nomor 66 tahun 2020 dimana kurang lebih ada 14 dan biasanya ini yang secara umum wajib

Dipenuhi dari kursi roda jalur landai kemudian pengingat khusus difabel market khusus ruang tunggu khusus parkir khusus kemudian juga area bermain anak dan ruang laktasi nah ini kemudian yang juga dapat dipenuhi secara bertahap untuk server-servasi lainnya terkait dengan pendanaan MPP berdasarkan Perpres ya pada dasarnya memang terdapat berbagai alternatif sumber pendanaan pembentukan npp yang

Bisa dimanfaatkan beberapa alternatif pendanaan Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi npp diantaranya yang pertama adalah dibebankan kepada APBD Kabupaten kota sebagai bentuk pendanaan utamanya Kemudian yang kedua gerai pelayanan ini juga memiliki tanggung jawab ya tanggung jawab dari organisasi penyelenggara layanannya sehingga untuk alat-alat khusus yang dibutuhkan untuk pelayanan mereka ini bisa disediakan oleh

Organisasi penyelenggara yang bergabung di npp itu misalnya untuk pelayanan Sunset karena kebutuhan membutuhkan printer khusus maka Samsat ini dapat menyediakan printer khususnya kemudian yang ketiga bantuan pendanaan NTT dari pemerintah provinsi dan memang saat ini ada beberapa provinsi yang memang sudah menerapkan ini membantu dan mendukung Kabupaten kotanya untuk mendorong

Pembentukan npp lalu yang keempat selain pendanaan di atas pendanaan MPP juga dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan contohnya misalnya dari bantuan CSR kemudian besar press dalam bentuk hibah pinjam pakai bangunan untuk NTT dan sebagainya Bapak Ibu sekalian npp juga menjadi

Wadah yang sangat potensial untuk mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat beberapa contoh inovasi pelayanan yang sudah diterapkan di beberapa npp yaitu Balai nikah gratis kolaborasi untuk pengantaran produk pelayanan kemudian ini biasanya kolaborasinya dengan PT Pos ataupun juga mungkin jasa antara lainnya misalnya grab atau jasa antar lainnya ya Bisa

Ya Beberapa yang sejauh ini terlibat kemudian juga galeri atau launch investasi nah ini juga kami mendorong dalam rangka untuk mendukung kemudahan berusaha jadi agar disediakan non khusus untuk menerima Para investor dimana Nah di situ akan disampaikan data-data terkait dengan potensi daerah maupun juga potensi baik kabupaten kota maupun juga provinsi dan tentu ini

Launcher dibuat sangat nyaman karena untuk menerima Para investor kemudian juga pajak baca digital selalu layanan Resto juga bermacam-macam sudah ada drive terusan dukcapil ataupun juga direktur dari layanan Polres kemudian yang terakhir adalah gerai UMKM kedepannya mau kalian publik dapat terus dikembangkan menjadi ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat misalnya sebagai tempat belajar berdiskusi

Mencari berbagai informasi terkait dengan pelayanan publik transportasi wisata dan lain-lain atau bahkan juga sebagai tempat aktivitas pemberdayaan masyarakat ataupun juga komunitas tertentu yang diharapkan NTT nantinya bisa menjadi ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat terakhir Bapak Ibu sekalian sebagai kesimpulan juga bahwa kunci penyelenggaraan NTP secara umum ada 4 pertama adalah komitmen dari setiap

Elemen yang terlibat terutama adalah kepala daerah atau pimpinan daerah di sini dan juga setiap pihak ya setiap pihak institusi organisasi yang tergabung dalam npp baik daerah maupun Pusat untuk memberikan pelayanan publik yang Prima kemudian integrasi integrasi yang ada di dalam npp diantaranya tidak hanya integrasi antar upd saja di lingkup Pemda tetapi juga

Dengan instansi pusat maupun BMD atau BUMN nah dimulai dari paling sederhana bentuk integrasinya adalah sistem antrian hingga sharing data persyaratan yang diberikan oleh pengguna layanan jadi untuk bentuk integrasi ini yang kedepan juga akan menjadi fokus khususnya digitalisasi publik yang ketiga adalah brand kunci penyelenggaraan NTP adalah kerjasama yang baik dan kompleks antara pemberi

Layanan di dalam MP3 akan memberikan Citra yang baik kepada pemerintah jadi dengan adanya npp ini diharapkan terbentuk mindset yang tidak lagi sektoral yaitu untuk menekan jadi karena kita melihat bahwa masyarakat ketika mengurus pelayanan nantinya tidak lagi melihat Ini layanan dari instansi a instansi b atau instansi mana tetapi

Yang dia tahu bahwa ini dari pemerintah Nah untuk itu memang diperlukan kerjasama kolaborasi dari berbagai lintas instansi lintas sektor untuk mewujudkan yang namanya integrasi pelayanan ini kemudian yang keempat kinerja dan kualitas kinerja di sini menekankan pada kecepatan pelayanan kesesuaian dengan standar pelayanan dan maklumat hingga profesionalisme dan juga

Resep hospitality dari petugas yang juga harus dapat terus dilakukan evaluasi dan diupayakan di dalam mall pelayanan publik demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan mol pelayanan publik di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya Ada barcode scan yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat contoh-contoh dokumen terkait dengan pembentukan npp

Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya wabillah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada mbak Anggun Terima kasih baru yang sangat jelas dan komprehensif yang tentu sangat menolong kita untuk belajar mengenai npp seperti yang kamu sampaikan di awal Bapak Ibu saya sih tanya jawab terkait topik Mall pelayanan publik kami buka melalui

Chatbox ataupun komen YouTube yang Bapak Ibu bisa drop pertanyaan di bawah ini atau kemudian mungkin memberikan masukan juga atau tanggapan terkait paparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno untuk membangun klien publik Prima di tengah-tengah Indonesia namun Mbak Retno di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik mengenai npp

Eee terkait tadi yang sudah disampaikan Mbak Retno juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap Apa itu npp dan kebermanfaatannya cuman mungkin di sini ada pertanyaan kita kan sebenarnya sudah punya gedung pelayanan yang Mbak Retno di masing-masing kantor gitu misalnya dukcapil punya kantornya sendiri imigrasi juga punya kantornya sendiri

Gitu ya Misalnya KBP pertama juga punya kantornya sendiri gitu dan masing-masing ini punya visinya masing-masing kalau tadi Mbak sampaikan kan npp ini punya visi sendiri gitu untuk menyatukan pelayanan gitu sebenarnya apa sih urgensi dari integrasi pelayanan itu sendiri gitu Kenapa kita harus menyatukan pelayanan Apa kelebihan dari penyatuan pelayanan itu gitu singkatnya

Mungkin Apa kelebihan dari MPP begitu Mbak Retno mungkin bisa ditanggapi Baik terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan ya jadi urgensi integrasi pelayanan publik Ini pertama dalam hal untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan yang tadi kita lihat ya Beberapa permasalahan pelayanan publik yang bisa kita temukan sehari-hari itu masih banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait

Dengan pelayanan publik Ini yang mana sebenarnya ini dapat diselesaikan secara efektif dan efisien melalui adanya kolaborasi antar atau lintas instansi ataupun juga lintas sektoral nah kemudian di npp apa saja poin pentingnya Mengapa MPP dibutuhkan setidak-tidaknya terdapat tiga manfaat kehadiran MPP memberikan kemudahan pengurusan pelayanan dalam satu tempat memberikan kemudahan akses jarak bagi

Masyarakat dan juga dukungan terhadap program strategis nasional nah ini yang tadi saya sampaikan juga di dalam kunci penyelenggaraan MPP bahwa kerjasama atau kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk dapat menekan terkait dengan egois sektor hal ini yang mana yang menjadi fokus dari kegiatan atau kinerja penyelenggaraan publik kita adalah kepuasan masyarakat atau bahkan

Kebahagiaan publik itu sendiri dan ini akan terus kita bangun terus kita dorong dengan keberadaan mulut kalian publik mungkin fokusnya tadi ya disampaikan juga oleh Bapak menteri Bahwa saat ini untuk terkait dengan bangunan atau gedung itu adalah persoalan nomor 2 yang penting adalah sistem dan fungsi dari NTT ini yang

Dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan kedepan juga MPP ini akan terus kita pantau kita monitoring dan melakukan evaluasi terkait dengan kebermanfaatannya dampak yang diberikan oleh NTP terhadap pelayanan publik layanan publik terhadap juga kepuasan masyarakat Saya rasa itu yang bisa saya jawab kembalikan kembali pak mujirwan ya di sini ditanyakan

Terkait digitalisasi juga Apakah mulut lain publik berbentuk digitallisasi tidak perlu membentuk mulut lain publik yang konvensional gitu berbentuk bangunan ini sering menjadi pertanyaan juga mungkin bisa dijalankan sedikit mengenai MP3 digital saja sudah cukup nah ini sering kali memang banyak pertanyaan seperti ini nah tapi kita lihat kembali ya masyarakat kita masyarakat setempat lah

Khususnya tidak hanya dari literasi digitalnya juga kemudian juga dari budaya ya masyarakat Indonesia yang memang masih banyak sebenarnya yang merasa kurang puas Kalau belum tetap muka langsung dengan petugas pelayanan itu juga tidak bisa kita hindari dan kemudian juga seberapa cepat kita dapat merespon terkait dengan Mungkin ada yang membutuhkan konsultasi langsung seperti

Itu ataupun ada pengaduan-pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan secara langsung nah ini juga untuk menjadi perhatian sehingga makanya yang kami sampaikan bahwa MPP digital saja tidak cukup tetapi MPP digital ini adalah penguatan dari fungsi yang Diharapkan dengan adanya mol pelayanan publik jadi tetap ada tempat juga yang perlu disiapkan untuk menerima pelayanan walaupun juga

Layanan-layanan yang mungkin sudah bentuknya digital full atau full online ini mungkin tidak harus lagi menempatkan petugasnya di NTP ya tetapi kita bisa memberikan sharing kepada petugas layanan yang ada di MPP untuk bisa membantu mengarahkan pengguna layanan atau masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut di FPB Jadi intinya bahwa tidak hanya RPP digital

Tetapi untuk npp secara fisik juga tetap dibutuhkan dengan disesuaikan dengan pusing kebutuhan masyarakat setempatnya yaitu bank konsep [Musik] Mungkin kita bisa analogikan seperti Mall gedung dengan shopee Bapak Ibu jadi kita punya nih Mall gedung gitu banyak Mall gedung yang ada di Indonesia ini gitu ya tapi kita juga punya banyak

Platform belanja Gitu shop di Tokopedia dan lain-lain dua-duanya sama-sama dibutuhkan cuman memang beda market ya Mbak beda penggunanya gitu ada orang yang lebih bisa menggunakan digital ada orang yang memang hadir langsung gitu karena memang banyak temuan Bapak Ibu langsung gitu seperti misalnya orang tua gitu ya beberapa orang tua itu merasa datang ke

Gedung pelayanan itu merupakan sebuah aktivitas gitu dan itu menyenangkan Buat beberapa orang tua gitu jadi tidak bisa dipikirkan memang ada orang-orang yang membutuhkan gedung untuk menerima pelayanan dan ada yang memang belum percaya dengan elektronik itu dan memang ada beberapa daerah yang memang infrastruktur teknologinya belum begitu besar belum begitu cukup mumpuni Bapak

Ibu untuk membangun npp digital seperti itu jadi jawabannya npp digital baik digital maupun konvensional masih sama-sama dibutuhkan seperti itu cuman memang beda market beda pengguna seperti itu ya bapak ibu baik kita lanjut Mbak Eno Mbak Pertanyaan selanjutnya di sini tadi sempat disampaikan bahwa MPP ini menunjang kemudahan berusaha gitu ya

Jadi sempat dipaparkan juga data indeks kemudahan berusaha yang cenderung membaik setelah adanya npp gitu mungkin boleh dijelaskan sedikit Mbak Retno Apa sih hubungannya pendirian npp dengan kemudahan Berusaha atau mungkin tadi disampaikan juga peningkatan investasi gitu ya apa sih kaitannya gitu silahkan memang tadi ya Salah satu tujuan MPP adalah untuk meningkatkan kemudahan

Perusahaan dan juga daya saing global Nah pertama ptsp ini memang sebagai Leading sektor yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan untuk berusaha untuk ini memang sengaja ya untuk mencapai tujuan daya saing dan kemudahan berusaha itu nah memang terkait dengan regulasi dan kewenangan pun ini memang terus dalam proses pembahasan yang untuk

Semakin memperkuat keberadaan MPP tetapi kehadiran npp ini menunjukkan ya wajah baru pelayanan publik Indonesia yang hadir dengan regulasi yang lebih jelas transparan hemat waktu dan biaya dan tentunya terintegrasi yang membuat pekerjaan-pekerjaan dari lintas sektoral ini bisa terlayani dalam satu atap sehingga ini diproyeksikan MPP dapat meningkatkan daya saing dan juga

Memberikan kemudahan berusaha nah seperti itu bahkan juga tadi beberapa inovasi pelayanan yang ada di NTT itu kita ada orang ya terkait dengan kemudahan berusaha Ini contohnya seperti adanya Untuk Para investor menerima Para investor kemudian juga ada gerai UMKM dan sebagainya dan saat ini juga monitoring dan evaluasi yang kita

Lakukan terhadap npp yang sudah beroperasional atau sudah terbentuk itu kita pantau terus juga dari angka investasinya sehingga harapannya dapat memacu setiap cantik agar dapat memperhatikan terkait dengan pencapaian investasi mereka baik dan DM maupun juga PMR Saya rasa itu mbak Anggun kembalikan kembali saat ini kan sudah terbangun 103 MPP

Yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan visi yang tadi disampaikan tentu kita mengharapkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan lebih terjamin gitu ya namun kalau ternyata di npp masih terdapat kendala atau mungkin beberapa permasalahan yang seperti sampaikan di awal apa sih bisa masyarakat lakukan untuk mendapat pelayanan prima itu gitu apa

Yang masyarakat bisa lakukan kalau ternyata di NTT pun pelayanannya belum sebaik itu gitu pertanyaan yang bagus ya terima kasih terkait dengan pengaduan ya mungkin lebih ke pengaduan apabila memang pelayanan yang ditemukan di npp ternyata tidak sesuai dengan harapan atau ada masalah-masalah atau pengaduan-pengaduan terkait dengan pelayanan publik nah

Seperti apa ini memang kita mendorong untuk penanganan pengaduan yang ada di npp agar juga dapat dilakukan secara terintegrasi jadi dari pengelola atau penyelenggara MPP juga terus kita dorong untuk membuka berbagai media atau kanal untuk menyediakan ya pelayanan pengaduan tidak hanya untuk ruang khusus pengaduan tetapi juga media-media atau kanal-kanal seperti

Media sosialnya ataupun juga mungkin dari websitenya ataupun juga dalam bentuk interaktif lainnya nah kemudian kami juga dari Kemenpan RB juga ada sistem yang namanya sistem pengelolaan pengaduan nasional atau stang laporan dimana masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan pengaduan pengaduan apapun dari instansi manapun bahkan juga termasuk dari npp secara

Mudah melalui website ataupun juga bisa melalui SMS Nah jadi sebenarnya sudah banyak kanal-kanal pengaduan yang dibuka Dan Ini terus kita dorong dan kita pantau juga Bagaimana pengelolaan pengaduan di setiap instansi penyelenggara layanan nah khususnya npp tadi Seperti yang saya sampaikan memang dikoordinir oleh dpmptst ya petugas dari dpmptsp atau ya

Petugas khusus yang nantinya karena memang ini mencakup banyak instansi yang bergabung tentu pengambilan-pengaruhian tersebut nanti akan diteruskan lagi kepada masing-masing instansi yang ada di NTP untuk dapat ditindaklanjuti lalu kemudian dari masing-masing pusat instansi yang bergabung juga kami terus melakukan koordinasi terutama tadi dalam hal Menindaklanjuti nota kesepahaman yang ada agar dapat terus melakukan

Monev terhadap layanan yang diberikan di NTT agar dari masing-masing instansi penyelenggara layanan di npp ini ya tidak hanya Pemda tetapi juga yang Pusat juga bisa memantau Bagaimana pemberian pelayanan mereka yang ada di npp apa saja kendala yang ditemui Kemudian untuk dapat ditindaklanjuti ya Saya rasa itu yang bisa saya jawab bahkan Terima kasih

Lah ya mungkin dari PT SP ini karena pertanyaannya cukup teknis Langkah apa yang dilakukan daerah yang bisa dilakukan daerah untuk membentuk npp dan bagaimana tahapannya mungkin secara singkat aja Mbak atau bisa dijelaskan supaya bapak ibu dari ptsp juga bisa sedikit banyak mempersiapkan gitu bagi yang belum membentuk npp silahkan [Musik]

Baik Pak Agus Terima kasih pertanyaannya jadi memang di 2023 ini kami ditargetkan untuk terbentuknya kurang lebih 100 npp jadi nah sudah ada 103 MPP saat ini dan pada saat ini memang sudah terdata di kami ada sekitar 130-an yang akan dibentuk di tahun 2023 nah Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar

Prosesnya kemudian apa saja pertanyaannya bagaimana untuk membentuk npp Apa yang harus dilakukan nah yang pertama ada yang seperti saya sampaikan saat ini kita masih mengacu pada juknis NTT yang ada di Permentan 92 tahun 2021 dimana untuk membentuk npp Bapak Ibu sebelum mungkin menyampaikan pengusulan kepada Menpan RB perlu untuk melakukan

Kajian lebih dahulu nah kajian di sini mungkin kalau kita lihat ya sebenarnya tidak tidak terlalu sulit hanya ada 3 poin besar yang intinya adalah data atau informasi terkait dengan daerah Bapak Ibu masing-masing ini untuk mendorong Bapak Ibu bisa menganalisis pertama terkait dengan profil daerah letak geografis kemudian juga untuk memperkirakan

Rencana pengembangan npp nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat potensi-potensi Daerah apa saja yang ada atau yang dimiliki ini juga menjadi bahan pertimbangan tentunya untuk menentukan instansi akan bergabung Begitu juga dengan pelaksanaan forum konsultasi publik nah kemudian juga untuk tahapan-tahapan Berikutnya ini bisa di desain direncanakan Walaupun mungkin belum belum sempurna untuk kajiannya

Tidak masalah asalkan memang tadi pertama kuncinya adalah kunci yang pertama adalah komitmen dari pimpinan ya tadi Seperti yang saya sampaikan 4 kunci penyelenggaraan npp nah itu yang paling pertama dan utama setelah itu untuk penyusun penyusunan kajian walaupun tidak sempurna tidak masalah itu kemudian bisa menyampaikan pengusulan kepada dan pada RB melalui

Surat dari bupati atau walikotanya untuk membentuk npp dan Dengan adanya surat itu yang masuk kepada kami itu sudah menjadi istilahnya menjadi catatan buat kami untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada daerah tersebut jadi berbagai bentuk pendampingan kami lakukan tidak hanya melalui konsultasi-konsultasi tatap muka ataupun juga secara online

Ini kami selalu terbuka dan siap untuk membantu mendampingi Bapak Ibu [Musik] kendala-kendala-kendala yang dihadapi seperti itu kemudian juga memberikan masukan-masukan ya yang diperlukan dalam menyempurnakan rencana pembentukan [Musik] kecil untuk proses penyusunan kajian ini berjalan atau analisis ini dilakukan Bapak Ibu juga sebenarnya Bisa sambil melakukan proses atau tahapan koordinasi dan pembangunan

Npp jadi koordinasi itu juga yang cukup panjang ya karena memang dari ptsp perlu untuk bertemu ya dengan dengan masing-masing instansi yang akan bergabung lalu mendiskusikan dan menyepakati beberapa hal untuk dituangkan dalam PKS perjanjian kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya dan untuk contoh-contoh dokumen Sebenarnya tadi di slide terakhir Sudah

Saya sampaikan ada sedang silakan bapak ibu scan barcode yang ada semua contoh-contoh dokumen pembentukan NPWP ada di situ lalu kemudian untuk model-model atau mungkin ya contoh-contoh NTT yang bisa dijadikan sebagai tiru Bapak Ibu ini juga bisa kami sampaikan kami berikan info jadi silahkan saja Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan kami ya dari kemenpanner

Publik nanti kami akan bantu memberikan rekomendasi untuk lokus-lokus npp percontohan yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi geografis Bapak Ibu lebih mirip lah seperti itu jadi beberapa contoh npp yang biasanya kami jadikan sebagai fokus percontohan atau studi tiru untuk bapak untuk daerah-daerah yang akan membentuk NTT yaitu misalnya di NTT

Banyuwangi npp Pekanbaru yaitu yang memiliki sistem informasi atau sistem elektronik yang sudah cukup bagus di npp nya Saya rasa itu ya yang bisa saya jawab semoga Sudah Cukup jelas kalaupun juga masih perlu koordinasi lebih lanjut silahkan saja Bapak Ibu kami sangat terbuka mungkin nanti bisa disampaikan nomor kontak saya ataupun juga Mbak

Anggun Terima kasih Mbak Baik Terima kasih Mbak Retno luar biasa kita hari ini senang sekali bisa mengetahui bahwa pelayanan publik itu sudah semakin dekat dengan kita ternyata sesi hari ini kami cukupkan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemateri kita yang luar biasa Mbak Retno Terima kasih banyak untuk

Ilmunya bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin belajar lebih lanjut terkait NTP paparan dari Mbak Retno tadi bisa di download di chatbox ataupun di komen di bawah ini untuk bisa dibaca-baca kembali nanti setelah sesi ini berakhir bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki masukan atau ide-ide positif yang bisa diterapkan untuk membangun MPP ini

Menjadi lebih baik silahkan bisa komen saja nantinya kami rekap dan kami tindaklanjuti Terima kasih bapak ibu semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan semoga program bisa tanya kebijakan RB ini dapat menambah wawasan kita bersama sehingga kita bisa belajar hal baru setiap harinya Salam sehat salam semangat Bapak Ibu sampai

Bertemu di lain kesempatan saya dan Mbak Retno pamit undur diri terima kasih Terima kasih Bapak Ibu [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik]

Kementerian PANRB rutin mengadakan Bisa Tanya Kebijakan PANRB terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kali ini, Kementerian PANRB akan membahas terkait “Mal Pelayanan Publik”
___
Ikuti kami

Twitter : https://twitter.com/kempanrb
Facebook : https://www.facebook.com/kempanrb
Instagram : https://instagram.com/kemenpanrb
Website : https://www.menpan.go.id/site/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@kemenpanrb?is
.
.

#KemenPANRB #BisaTanyaKebijakanPANRB #MalPelayananPublik #ASNBerAKHLAK #BanggaMelayaniBangsa
Sobat Kementerian PANRB, Info tentang #LIVE #Bisa #Tanya #Kebijakan #PANRB #Mal #Pelayanan #Publik ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 01:06:46 detik.


Sekedar mengingatkan bahwa, cso.biz.id siap membantu dan melayani berbagai masalah dan berusaha memberikan solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Kementerian PANRB memiliki MASALAH apapun itu, kamu bisa silahkan dikonsultasikan di website www.cso.biz.id ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah [LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: “Mal Pelayanan Publik” ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang [LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: “Mal Pelayanan Publik” yang telah dilihat oleh 1541 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Kementerian PANRB 4006 | #LIVE #Bisa #Tanya #Kebijakan #PANRB #Mal #Pelayanan #Publik

0 Reviews

5 thoughts on “[LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: “Mal Pelayanan Publik””

Tinggalkan Pendapat atau Komentar

Produk dan Layanan

ADITIA NUGRAHA AGEN BISNIS AKTIVITAS AGEN ASURANSI AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA AKTIVITAS ARSITEKTUR AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA AKTIVITAS DEBT COLLECTION AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA AKTIVITAS DESAIN INTERIOR AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR AKTIVITAS FOTOGRAFI AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI AKTIVITAS JASA INFORMASI AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA AKTIVITAS KEHUMASAN AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM Aktivitas konsultan kekayaan intelektual AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL) Aktivitas Penerbitan lainnya AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) AKTIVITAS PENGEPAKAN Aktivitas Pengolahan Data AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI AKTIVITAS PENYELIDIKAN AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL ASURANSI JIWA KONVENSIONAL ASURANSI UMUM KONVENSIONAL DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL DIAN RISQI GADIS DESA INDONESIA JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT JASA INFORMASI PARIWISATA JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI JASA KONTEN SMS PREMIUM JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT) JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) JASA PRAMUWISATA JASA RESERVASI LAINNYA YBDI Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL Manajer Investasi PEDAGANG BERJANGKA PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI PENELITIAN PASAR PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS PERANTARA MONETER LAINNYA PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar PERGADAIAN KONVENSIONAL PERIKLANAN Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial RDP GROUP REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

Holding company

Kontakscreen tag